Tobelo – Koordinator FORKOT Halut Oktorus Seda, menyampaikan, bahwa polemik dugaan penelantaran Kontingen Kota Ternate dan Halmahera Barat pada pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Maluku Utara di Kabupaten Halmahera Utara menjadi alarm serius bagi kredibilitas daerah sebagai tuan rumah. Alhasil, di tengah berbagai klaim kesiapan penyelenggaraan yang selama ini disampaikan kepada publik, munculnya keluhan terkait pelayanan terhadap kontingen justru memperlihatkan adanya persoalan mendasar dalam tata kelola dan koordinasi penyelenggaraan.tambahnya
Ox menilai, persoalan tersebut tidak bisa dianggap sebagai kesalahan teknis biasa. Pasalnya, jika benar terjadi penelantaran terhadap kontingen peserta, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kenyamanan atlet, melainkan reputasi pemerintah daerah dan marwah Halmahera Utara di hadapan seluruh masyarakat Maluku Utara.
“Publik perlu mempertanyakan, bagaimana mungkin daerah yang menyatakan diri siap menjadi tuan rumah justru dihadapkan pada persoalan pelayanan dasar terhadap kontingen. Ini bukan sekadar masalah konsumsi atau akomodasi, tetapi menyangkut kapasitas manajemen penyelenggaraan yang sejak awal menjadi tanggung jawab panitia dan pihak terkait,” tegas Ox.
Menurut Ox, Bupati Halmahera Utara sebagai Ketua KONI Halut tidak boleh mengambil posisi pasif terhadap polemik yang telah menjadi konsumsi publik. Sebagai pemimpin daerah sekaligus pimpinan organisasi olahraga, Bupati memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan seluruh rangkaian Porprov berjalan sesuai standar pelayanan yang layak.
“Ketua KONI Halut segera memanggil panitia penyelenggara dan menyampaikan klarifikasi terbuka kepada masyarakat. Jangan sampai muncul kesan bahwa pemerintah hanya hadir dalam seremoni pembukaan dan publikasi keberhasilan, tetapi abai ketika muncul persoalan yang menyangkut hak-hak atlet dan peserta,” lanjutnya.
Ox menegaskan, bahwa olahraga seharusnya menjadi ruang persatuan dan sportivitas, bukan panggung pencitraan politik yang mengabaikan kebutuhan riil peserta. Dengan besarnya anggaran, dukungan fasilitas, dan mobilisasi sumber daya yang digunakan dalam penyelenggaraan Porprov harus berbanding lurus dengan kualitas pelayanan yang diterima seluruh kontingen.
Koordinator FORKOT Halut juga mengingatkan bahwa kegagalan memenuhi kebutuhan dasar peserta dapat berdampak langsung terhadap performa atlet di arena pertandingan. Ini sangat berpotensi mencederai prinsip fair play karena atlet dipaksa menghadapi persoalan nonteknis yang seharusnya menjadi tanggung jawab penyelenggara.
“Jangan sampai atlet yang datang membawa nama daerahnya justru harus menjadi korban buruknya koordinasi dan lemahnya manajemen penyelenggaraan. Jika informasi yang beredar terbukti benar, maka ini adalah bentuk kegagalan pelayanan publik yang tidak boleh dinormalisasi,” kata Oxtorus.
Oktorus Seda juga berpesan, bahwa kritik ini bukan ditujukan untuk menjatuhkan penyelenggaraan Porprov, melainkan untuk memastikan bahwa semangat olahraga tidak dikorbankan oleh lemahnya tata kelola.
“Keberhasilan sebuah event olahraga tidak diukur dari megahnya seremoni, melainkan dari kemampuan penyelenggara menjamin pelayanan, keadilan dan penghormatan terhadap seluruh peserta,”tutupnya.(red)
