TERNATE,HR- Fraksi Demokrat mendukung langkah Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate untuk meminta penjelasan atau klarifikasi dari ZR. Pasalnya, sesuai tata tertib dan kode etik DPRD bahwa anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah atau janji dan kode etik serta ketentuan lainnya seperti ketidakhadiran dalam rapat dan lain -lain akan diberikan sanksi oleh BK.
“Kami mempersilahkan BK untuk melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi kepada ZR,’’ tegas Ketua Fraksi Demokrat DPRD Ternate, Junaidi A. Bahrudin, saat dikonfirmasi, Senin (5/6/2023).
Menurut Junaidi, sebelum BK memberikan sanksi kepada ZR, perlu dilakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi dulu untuk mengetahui dengan jelas duduk permasalahan serta mendengar penjelasan dan klarifikasi dari ZR.
“Prinsipnya fraksi mendukung upaya yang akan dilakukan BK, tetapi Fraksi Demokrat juga meminta agar BK terlebih dahulu melakukan penyelidikan sesuai kode etik DPRD,” cetusnya.
Tambahnya, jika dalam penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi kemudian ditemukan bukti adanya pelanggaran atas tata tertib dan kode etik DPRD, maka silahkan BK memberikan sanksi sesuai jenis pelanggaran yang dilakukan.(nty)
