Ketua DPRD Halmahera Utara Minta TAPD Fokus Selesaikan Laporan Kinerja DAK dan DBH

  • Whatsapp

TOBELO, HR— Ketua DPRD kabupaten Halmahera Utara, Janlis Gihanua Kitong meminta kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) lebih fokus menyelesaikan laporan kinerja penggunaan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil
(DBH) Pajak tahun sebelumnya.
Pasalnya, Pemerintah Daerah (Pemda) kabupaten Halmahera Utara hingga saat ini terlambat memenuhi dokumen persyaratan salur, sehingga berdampak pada penyaluran DAK dan DBH yang bersumber dari pusat.
” Kami sudah berkoordinasi dengan Pak bupati agar dapat menyelesaikan laporan kinerja penggunaan anggaran baik DAK maupun DBH dari pusat,” Kata Janlis Gehanua Kitong, Senin (04/06/2023).
Menurut Politisi partai Demokrat ini, anggaran tersebut sangat dibutuhkan untuk pembangunan di kabupaten Halmahera Utara, ” Ini menjadi catatan agar kedepan tidak ada lagi yang namanya penundaan penyaluran dana-dana pusat,” Ujarnya.
Seperti diketahui, Kepala KPPN Tobelo, Toni, mengungkapkan bahwa realisasi penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik di kabupaten Halmahera Utara Maluku Utara terancam hangus, lantaran hingga saat ini dana transferan dari pusat belum terserap sama sekali.
Kalau lewat batas 21 Juli tidak terserap, (DAK Fisik) tidak bisa diambil. Itu hangus,” ungkap Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tobelo, Toni, di acara media briefing Torang Pe APBN Edisi Bulan Mei 2023 di Ballroom Hotel Marahai Park, Kecamatan Tobelo Tengah, Selasa (30/05/2023).
Kemudian, Dana Bagi Hasil
(DBH) Pajak Triwulan I Tahun 2023, Pemerintah Daerah (Pemda) kabupaten Halmahera Utara hingga saat belum disalurkan lantaran Pemda Kabupaten Halmahera Utara terlambat memenuhi dokumen persyaratan salur, yaitu Berita Acara Rekonsiliasi Penerimaan Pajak Pusat antara Pemerintah Daerah, KPPN, dan Kantor Pelayanan Pajak setempat.
“Mengingat adanya keterlambatan tersebut, sampai saat ini belum terbit rekomendasi penyaluran dari Direktur Dana Transfer Umum-DJPK sehingga sesuai ketentuan, penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) Triwulan I sebesar 20% belum dapat dilaksanakan.” Ungkap Kepala KPPN Tobelo, Toni (man).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.