JAILOLO,HR—-Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Halmahera Barat telah melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Banggar dengan Pihak RSUD Halbar dan pihak korban, Jum’at (17/02/2023) pekan kemarin. Dalam rapat tersebut turut hadir Direktur RSUD Halbar dr. Novi Maryana Drakel,Sp.THT-KL, dr. Devi Gandatama,Sp.OG sebagai spesialis kandungan dan dr. Syafrullah Radjilun sebagai Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Halmahera Barat.
Saat RDP dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR Halbar Juliche D. Baura, didampingi Sekretaris Komisi III Fandi Ibrahim, Asdian Taluke (anggota), Sarlin (anggota) dan Pdt. Maurari (anggota).
Menurut Fandi Ibrahim selaku Sekretaris Komisi III DPR Halbar, Senin (20/02/2023) Siang tadi di kantor DPR ia menjelaskan bahwa, dari hasil RDP Komisi III mengelurkan atau merekomendasikan diantaranya, pertama IDI Halbar segera melakukan investigasi terhadap dr. Sulis yang saat itu bertugas di IGD pada saat kejadian, kedua merekomendasikan kepada Direktur RSUD Halbar dr. Novi Maryana Drakel untuk segera menonaktifkan kepada dr. Sulis dan yang ketika merekomendasikan dan menegaskan kepada Direktur RSUD agar memperbaiki pelayanan kesehatan RSUD dengan baik.
Dengan rekomendasi Komisi IIII DPRD Halbar Ketika dikonfirmasi ke Direktur RSUD Halbar dr. Novi Maryana Drakel,Sp.THT-KL, Senin (20/02/2023). Ia menjelaskan bahwa sebelum RDP dengan Komisi III Pihak RSUD Halbar telah menonaktifkan dr. Sulis.
“Pasca kejadian dr. Sulis telah kami Non Aktifkan dari dr. Umum yang bertugas di IGD RSUD Halbar,”singkat Direktur RSUD Halbar dr. Novi Maryana Drakel,Sp.THT-KL.
Sementara, Menurut Ketua IDI Halmahera Barat dr. Syafrullah Radjilun menjelaskan bahwa saat ini kajian IDI masih dalam tahapan pendalaman materi dengan mengambil informasi ke sejumlah pihak yang terlibat pada kasus tersebut.
“Tim kajian terdiri dari Tim IDI Halbar dan Tim Ahli IDI Wilayah Maluku Utara,”ungkapnya.(ms)
"width="970" />
"width="970" />
