TERNATE,HR- Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate menyikapi pemalangan SD Pertiwi 1 Kota, Ternate di Kelurahan Kota Baru yang dilakukan orang tua siswa.
Menurut Ketua DPRD Kota Ternate, Muhajirin Bailussy mengatakan, semua orang punya hak dan kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Tetapi perlu diingatkan kepada seluruh kepala sekolah (kepsek) dan guru agar tidak boleh terlalu masuk ke wilayah praktis politik, lalu mengajak siswa untuk melakukan aksi penolakan tidak menerima si A dan si B.
“Saya kira siswa jangan digiring ke politisir dan di politisasi seperti itu, saya ingin ingatkan ke semua bahwa menerima dan tidak menerima semua orang punya hak dan mengekspresikan yang sama, tetapi pendidikan ini harus betul berada pada real yang ditentukan, artinya mari tong sama – sama fokus pendidikan, mari tong sama – sama mencerdaskan anak – anak dan lainnya. Jadi wilayah begitu akan nanti dilakukan lembaga lain yang punya ruang bisa memastikan kenapa ada pergantian,”kata Muhajirin Bailusy saat dikonfirmasi, Senin (21/2/2022).
Muhjirin menegaskan, tolong jangan sampai menghambat ke proses belajar mengajar, bahkan hal – hal tersebut lembaga kompeten bisa mengawasi itu. Kemudian kekecewaan dan ketidaksukaan itu harus diletakan pada porsinya.
“Jadi pada wilayah pendidikan, ini bukan soal terima atau tidak terima, bukan soal mendukung atau tidak mendukung siapa, tetapi dunia pendidikan harus lebih pada profesionalitas bagaimana menumbuhkan kemajuan pendidikan mutu dan kualitas,” tegasnya.
Muhajirin menambahkan, agar tidak ada problem kedepan, kepsek yang sudah menjabat diatas 5 tahun – 10 tahun. Sehingga Wali Kota diminta untuk mengevaluasi kepsek terutama di SMP.
“Kalau sudah menjabat 5 – 10 tahun dan dianggap berprestasi harus dipindahkan ke sekolah lain, karena dianggap sudah sukses di sekolah tersebut. Sehingga bisa memajukan dunia pendidikan di sekolah – sekolah yang ada,” pungkasnya.(nty)
