SOFIFI,HR—Lembaga Pengawasan Independen (LPI) Provinsi Maluku Utara menilai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Malut tidak punya taring, terkait pergantian tiga pimpinan OPD yang dilakukan oleh Plt Gubernur M. Al Yasin Ali.
“Sejauh ini tidak ada langkah dan kebijakan yang seharusnya dilakukan oleh Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara sesuai fungsi kontrol kelembagan,”ujar Koordinator LPI Malut Rajak Idrus, kepada halmaheraraya.id, Kamis (28/03/2024).
DPRD Malut harus secepatnya megambil langkah, karena itu bagian tugas dan tanggung jawab sebagai lembaga fungsi kontrol pemerintah untuk mengawasi kebijakan pemerintahan yang dianggap amburadul dibawah kepemimpinan Plt Gubernur M Al Yasin Ali.
“Jika tidak secepatnya diambil langkah, akan berpengaruh dengan kebijakan birokrasi secara administrasi,”tegas Rajak Idrus.
Menurutnya, pergantian tiga pimpinan OPD tidak seharusnya dilakukan oleh Plt Gubernur Maluku Utara. M. Al Yasin Ali, sebab kata dia masih banyak tugas yang harus diselesaikan. Salah satunya adalah tentang hak pengawai RSUD yang masih menjadi beban dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
“Seharusnya Plt Gubernur lebih fokus meneyelasaikan hak pegawai termasuk di dalamnya hak pihak ketiga dalam hal ini kontraktor yang belum dibayarkan,”ucapnya.
Lanjut Rajak Idrus, sebagai Plt Gubernur, tidak boleh menciptakan teka teki dalam di sisitem pemerintahan di Provinsi Maluku Utara. Itu artinya akan menambah beban terhadap daerah.
“Yang akhirnya masyarakat yang dirugikan. Suka atau tidak suka Plt Gubernur yang harus beratanggu jawab atas kisru semua ini,”katanya.
Dia menambahkan, jabatan yang di roling adalah jabatan strategis dalam kalangan pucuk pemerintahan, seperti Kepala BPKAD, Ahmad Purbaya, Kepala Bappeda Muhammad Sarmin S Adam dan Kepala Inspektur Nirwan Mt Ali. Ke III.
“Jabatan ini adalah jabatan strategis yang tidak bisa di otak atik Plt Gubernur, apalagi di dalamnya Sekda yang diganti, ini sangat fatal,”tandasnya.(adi)
