LABUHA HR— DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, tantang Bupati dan wakil Bupati Halsel Usman Sidik Bassam Kasuba segera melakukan penyegaran birokrasi. Pasalnya, sejumlah pejabat yang menduduki jabatan dinilai bermasalah. Selain itu, Bupati Halsel Usman Sidik jiga sudah menemukan SK ‘Bodong’ pada pejabat yang menjabat PLH disejumlah SKPD, penataan pejabat juga tidak sesuai dengan disiplin ilmu sehingga dinilai harus melakukan penyegaran birokrasi.
“Ini warisan Bupati dan Wakil Bupati terdahulu, birokrasi yang ditinggalkan adalah birokrasi rusak, ada sejumlah ASN dengan disiplin ilmu yang dimiliki tidak sesuai dengan jabatan dan porsi, misalkan ASN dengan disiplin ilmu guru ditempatkan di Dinas Pariwisata, BAPPEDA, Dinas Pertanian dan sebagainya, ini yang membuat rusak birokrasi, kami tantang saudara Bupati dan wakil untuk segera melakukan penyegaran demi kondusifnya birokrasi,”ucap Ketua komisi II DPRD Halsel Gufran Mahmud ditemui di ruang kerjanya.
Tantangan ini mendapat sahutan dari Bupati Halsel Usman Sidik, saat ditemui di ruang DPRD Halsel, Kamis (03/06/2021), Usman Sidik mengatakan, sangat mudah baginya untuk melakukan penyegaran, namun dirinya masih memiliki rencana lain yakni menata birokrasi yang memang diakui sangat rusak.
“Saya punya perhitungan sendiri, saya sudah mengantongi bukti-bukti dari belanja pegawai hingga program-program yang tidak jelas, padahal tiap tahun dianggarkan, ini yang akan kita pangkas habis-habisan,”tegasnya.
Politisi PKB ini juga mengatakan, saat ini pihaknya sudah memberikan deadline waktu pada pihak Inspektorat untuk audit semua SKDP.
“Ini gila, saya sudah warning Inspektorat maraton, jangan tantang saya, saya akan buka hasil audit untuk umum,”tegasnya.(echa)
