TERNATE,HR — Pemerintah Kota Ternate menegaskan komitmennya untuk memperkuat perekonomian daerah melalui optimalisasi penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) serta pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Rizal Marsaoly, saat membuka acara Sosialisasi Strategi Konsolidasi Pengadaan Barang dan Jasa di Hotel Batik, Ternate, Rabu (21/10/2026).
Kegiatan strategis yang diinisiasi oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah Kota Ternate ini merupakan tindak lanjut konkret atas Rekomendasi MCSP KPK tertanggal 30 Juli 2026. Rekomendasi tersebut meminta Wali Kota Ternate untuk menyurati Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) guna memperoleh pendampingan langsung terkait konsolidasi pengadaan.
Dalam sambutannya, Sekda menekankan bahwa konsolidasi pengadaan bukan sekadar formalitas untuk memenuhi kewajiban regulasi, melainkan instrumen penting untuk meningkatkan efisiensi belanja, transparansi, akuntabilitas, serta tata kelola keuangan daerah yang lebih efektif.
“Kepala OPD perlu memastikan kebutuhan barang di masing-masing perangkat daerah direncanakan secara cermat, realistis, dan sesuai prioritas. Rekomendasi MCSP KPK ini harus ditindaklanjuti secara konkret,” tegas Dr. Rizal Marsaoly di hadapan para peserta.
Ia menambahkan pemanfaatan PDN dan pelibatan aktif UMKM harus menjadi komitmen bersama untuk membangkitkan perekonomian Kota Ternate. Diharapkan, alokasi APBD mampu menjadi stimulus utama dalam mendorong pertumbuhan produk-produk lokal.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPBJ Kota Ternate, Aisah Ahmad, menjelaskan sosialisasi ini bertujuan menyamakan persepsi di antara seluruh stakeholders dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di tiap OPD. Melalui skema ini, ruang partisipasi bagi pelaku UMKM lokal dalam proyek pengadaan daerah akan makin terbuka lebar.
Acara ini menghadirkan narasumber dari LKPP yang nantinya bertugas mendampingi setiap tahapan proses pengadaan di BPBJ Kota Ternate demi menjamin prinsip tata kelola pemerintah yang baik (good governance).
Peserta yang terdiri dari para Kasubag Keuangan dan Perencanaan dari seluruh OPD dibekali pemahaman mendalam mengenai optimalisasi belanja daerah. Mereka diimbau memastikan produk-produk lokal masuk ke dalam E-Katalog lokal serta menjadi pilihan utama belanja instansi.
Melalui sinergi ini, Pemkot Ternate optimistis kualitas belanja daerah akan makin membaik dan memberikan dampak ekonomi langsung bagi kesejahteraan masyarakat serta pelaku usaha lokal.(nty)
