TERNATE, HR – Paripurna ketiga masa persidangan kedua penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Ternate Tahun 2020 dipimpin Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate, Muhajirin Bailussy dan dihadiri Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman dan sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Ternate, Rabu (9/6/2021), di ruang Executive Room DPRD Kota Ternate.
Wali Kota dalam sambutannya dari aspek perekonomian, aspek keuangan dan realisasi program dan kegiatan menyatakan, berdasarkan angka perkiraan PDRB atas dasar harga konstan mengalami penurunan dari 7,29 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 6,62 triliun rupiah pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan, selama tahun 2020 Kota Ternate mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,07 persen. Perlambatan ini dipengaruhi oleh dampak Virus Covid-19.
Pertumbuhan pada tahun 2020 masih diatas rata-rata nasional.
Kata dia, dari aspek keuangan dan realisasi program dan kegiatan, dalam rangka memperkuat struktur APBD Kota Ternate.
“Kami terus memantapkan berbagai upaya peningkatan pendapatan daerah, dengan tetap mempertimbangkan dampaknya terhadap kapasitas perekonomian daerah. Di tahun 2020 telah dilakukan upaya peningkatan pendapatan daerah, baik PAD, Pendapatan maupun Lain-lain Pendapatan Daerah,” jelas Tauhid.
Menurut Tauhid, kinerja pengelolaan keuangan daerah dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan dipertahankannya opini BPK wajar tanpa pengecualian (WTP) atas LKPD Pemerintah Kota Ternate Tahun 2020 yang merupakan penghargaan Opini WTP yang ketujuh kalinya secara berturut-turut, untuk LHP BPK Tahun 2020 Pemerintah Kota Ternate mendapat predikat khusus sebagai satu -satunya pemerintah daerah di Provinsi Maluku Utara yang berhasil meraih peringkat satu terbaik dalam tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.
Selain itu, inflasi tahun kalender dan inflasi year on year Kota Ternate adalah sebesar 2,13 persen. Pada Desember 2020, Kota Ternate mengalami inflasi pada lima kelompok pengeluaran, deflasi pada empat kelompok pengeluaran dan dua kelompok pengeluaran stagnan. Kelompok yang mengalami inflasi, yaitu kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau sebesar 1,54 persen, kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 0,03 persen, kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga sebesar 0,08 persen.
Tauhid mengakui, LPP transisi dari kepempimpinan Burhan dan Abdullah Tahir, pihaknya hanya melaporkan terkait penyelenggaraan pembangunan, kemudian baik dari segi ekonomi, keuangan dan faktor inflasi. Yang lain nanti tergambar pada laporan hasil pemeriksaan yang diaudit dan dinilai langsung oleh DPRD melalui pemandangan fraksi.
“Capaian kinerja pemerintah 2020, kita lihat hasil yang ada belum maksimal karena dipermasalahkan terkait juga dengan covid 19 di tahun 2020, dan itu wajar semua daerah mengalami hal yang sama. Inflasi, tadi ada lima faktor pemicu inflasi, nanti kita perbaiki kinerja inflasi yang dilakukan dan pengendaliannya melalui tim pengendalian inflasi daerah tetap berjalan setiap bulan,” bebernya.
Wali Kota tetap optimis di tahun 2021 menuju ke 2022 perkembangan ekonomi semakin baik.(nty)
