LABUHA HR— Tantangan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan yang menantang Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Halmahera Selatan Usman Sidik dan Bassam Kasuba, segera melakukan penyegaran birokrasi disahuti Usman Bassam. Usai jadi irup upacara hari jadi kabupaten di lapangan upacara kantor Bupati Halsel, Rabu (09/06/2021) Bupati Halsel Usman Sidik menegaskan, pekan depan akan dilakukan perombakan kabinet. Ia memastikan sedikit yang dimutasikan namun non job dikategorikan massal. Sebab tingkat pelanggaran juga berbeda – beda.
“Akan kita saring kualitasnya, saya contohkan Dinas Kesehatan memiliki DAK tertinggi di Indonesia, jika dalam evaluasi kita temukan siapa yang layak dan tidak kita tetap berdayakan, kita akan undang ahli hukum kita kaji soal temuan audit Inspektorat, bahas juga hutang, kita lihat siapa saja yang terlibat, jika memang ada pihak termasuk pihak DPRD kita tetap lihat pandangan fraksi, intinya Halsel ini butuh sentuhan tegas, pekan depan kita non job masal, kita lihat hasil pembahasannya,”tegasnya.
Ditanya soal deadline waktu 7 hari yang diberikan kepada Inspektorat Halsel dalam mengaudit seluruh SKPD, Usman tegaskan pihaknya memberi tambahan waktu lagi selama 3 hari, pasalnya alasan Inspektorat masih ada yang belum rampung, sehingga dirinya tetap menjadikan hasil audit tersebut rujukan evaluasi massal.
“Mutasi guru misalkan, yang kami temukan guru kita paling banyak, tapi ketika kami turun ke desa – desa justru minim, padahal banyak di SKPD ini yang akan kita mutasi balik ke habitatnya, sama halnya kita pegawai yang lain kita lihat kualitasnya, jika masih kita bisa kita tetap pakai jika tidak kita istirahatkan di rumah, sebab belanja pegawai yang kita temukan tidak masuk akal, soal Inspektorat
Kita tambahkan waktu sehari dua, kita tetap berdayakan Inspektorat kita lihat hasilnya, tunggu sja pekan depan, kami tidak main-main, ada permainan yang sengaja dimainkan, baik kami layani, hasil audit saya dan Wakil akan buka ke publik,”tegasnya.
Sebelumnya desakan DPRD Halsel segera melakukan penyegaran birokrasi dialamatkan pada Bupati dan Wakil Bupati Halsel Usman Bassam, pasalnya birokrasi yang ditemukan pasca sidak terbilang amburadul, untuk menormalkan kembali Usman-Bassam didesak segera melakukan penyegaran birokrasi, hal ini juga masuk dalam program 100 hari kerja Kabinet Senyum. (echa)
